Pada bulan Oktober 2021, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Keputusan ini menuai berbagai tanggapan dari berbagai pihak, termasuk Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).
PHRI sebagai organisasi yang mewakili industri pariwisata, khususnya hotel dan restoran, mengkhawatirkan dampak kebijakan ini terhadap kesejahteraan pekerja di sektor pariwisata. Mereka menilai bahwa kenaikan PPN ini dapat berdampak negatif terhadap daya beli masyarakat, sehingga berpotensi menurunkan jumlah kunjungan wisatawan dan pendapatan perusahaan di sektor pariwisata.
Selain itu, PHRI juga menyatakan kekhawatiran terhadap kemungkinan peningkatan harga produk dan jasa di sektor pariwisata akibat kenaikan PPN ini. Hal ini dapat membuat biaya operasional perusahaan meningkat, yang kemudian dapat berdampak pada pengurangan jumlah karyawan atau penurunan fasilitas dan layanan yang diberikan kepada pelanggan.
Oleh karena itu, PHRI menekankan pentingnya pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan pekerja di sektor pariwisata dalam merumuskan kebijakan terkait PPN. Mereka mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif atau stimulus yang dapat membantu perusahaan di sektor pariwisata untuk tetap bertahan dan tidak terlalu terbebani oleh kenaikan PPN.
Selain itu, PHRI juga meminta pemerintah untuk meningkatkan promosi pariwisata dalam negeri agar dapat meningkatkan kunjungan wisatawan domestik dan mengimbangi potensi penurunan kunjungan wisatawan asing akibat kenaikan PPN. Dengan demikian, diharapkan sektor pariwisata dapat tetap berkembang dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi perekonomian Indonesia.
Sebagai organisasi yang peduli terhadap kesejahteraan pekerja di sektor pariwisata, PHRI terus mengawal perkembangan kebijakan terkait PPN ini dan siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk mencari solusi yang terbaik demi keberlangsungan industri pariwisata di Indonesia. Semoga keputusan pemerintah dapat memberikan dampak positif bagi seluruh pihak terkait dan tetap memperhatikan kesejahteraan pekerja sebagai salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi nasional.